Jakarta, DKPP – Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan persoalan yang sangat krusial dalam pemilu. Selain itu, DPT adalah indikator awal dari pemilu yang demokratis.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad dalam Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, pada Jumat (29/7/2022).
“DPT itu adalah pintu awal memastikan bahwa pemilu kita berjalan demokratis atau tidak,” ungkap Muhammad.
DPT, lanjut Muhammad, kerap dipermasalahkan oleh banyak pihak, baik itu sengketa di Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi (MK).
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) ini mengapresiasi kebijakan beberapa partai politik yang memiliki concern terhadap persoalan DPT jelang pemilu tahun 2024. Sehingga, pemilu yang akan datang semakin berkualitas.
“Semua pihak wajib peduli karena DPT merupakan satu-satunya istrumen bagi warga negara dalam teori perwakilan ikut berpartisipasi. Ayo semua partai politik peduli dengan DPT,” tegasnya.
Menurut Muhammad, DPT yang akurat akan meminimalisir sengketa hasil pemilu. Oleh karenanya, kepedulian terhadap DPT sedianya dimiliki oleh seluruh stakeholder kepemiluan.
“Perseorangan, partai politik, dan lainnya harus peduli dengan DPT supaya tidak ada sengketa di kemudian hari,” lanjut Muhammad.
Dalam kesempatan itu, Muhammad memaparkan tugas, fungsi, dan wewenang DKPP yaitu menjaga dan menegakan kode etika dan perilaku penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu serta jajarannya dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.
“Etika itu berpatokan kepada patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas, bukan benar atau salah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, narasumber lainnya dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja. [Humas DKPP]
