Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berpesan agar seluruh penyelenggara pemilu tetap mengedepankan integritas dalam melaksanakan tugasnya.
Pesan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Pembinaan Penegakan Kode Etik Pengawas Pemilu” di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (18/6/2021).
Menurut Muhammad, integritas adalah modal utama bagi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu, katanya, tidak boleh hanya mencari materi saja dalam bekerja.
“Jadi teman-teman semua, integritas itu sesuatu yang insya allah bisa menyelamatkan jika kita pedomani,” kata Muhammad kepada puluhan penyelenggara pemilu yang hadir dalam forum ini.
Untuk jajaran sekretariat, khususnya kepala sekretariat, Muhammad memberi masukan agar memiliki loyalitas yang sewajarnya kepada komisioner.
Ia memahami jika seorang kepala sekretariat ingin memfasilitasi segala hal yang dapat mendukung kinerja dari komisioner. Namun, menurutnya kepala sekretariat harus tetap cerdas dalam hal loyalitas.
Sebab, kata Muhammad, pihak-pihak yang diadukan ke DKPP bukan hanya komisioner saja, tetapi juga jajaran sekretariat. Sehingga jangan sampai pelayanan sekretariat kepada komisioner melanggar peraturan yang berlaku.
“Dalam definisi DKPP, penyelenggara pemilu itu adalah komisioner dan sekretariat, jadi itu semua calon teradu. Sekretariatnya juga calon teradu,” jelas Muhammad.
Terlebih, dari sejumlah perkara yang diputus DKPP terkonfirmasi bahwa ada jajaran sekretariat dari lembaga penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi oleh DKPP. Beberapa di antaranya bahkan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tetap.
Karenanya, Muhammad pun mengajak kepada seluruh penyelenggara pemilu agar senantiasa sadar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin.
“Kalau anda mengambil satu tindakan, apakah itu menyangkut nasib diri anda sendiri atau orang lain, maka tanyakanlah kepada sanubari anda,” ujar pria yang menjadi Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 ini.
Selain itu, ia juga berpesan agar seluruh komisioner agar mengajukan permintaan yang sewajarnya kepada sekretariat.
“Pimpinan juga jangan ngigau. Ini juga harus disadarkan,” ungkap Muhammad.
Lebih lanjut, Muhammad pun berharap agar seluruh penyelenggara pemilu se-DKI Jakarta agar bekerja sebaik-baiknya dalam setiap tahapan pemilu.
Pasalnya, kata dia, DKI Jakarta merupakan barometer pemilu di Indonesia. Kalau pemilu di Jakarta berlangsung dengan kondusif, maka resonansinya akan positf kepada 33 provinsi lain.
“Tapi kalau terjadi gejolak, tidak terkontrol, itu dampaknya akan jadi role model bagi 33 provinsi lainnya,” ucap Muhammad mengilustrasikan.
“Jadi di pundak anda semua ada tanggung jawab lebih untuk jadi lokomotif, jadi role model yang baik, baik komisioner maupun sekretariatnya,” tutupnya. [Humas DKPP]
