Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad mengapresiasi kegiatan “Bawaslu Mendengar”. Kegiatan ini diinisiasi Bawaslu periode 2022-2027 dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada para pihak terkait kepemiluan untuk memberikan masukan terhadap Bawaslu melalui berbagai cara dan kegiatan dalam rangka menerima kritik dan masukan untuk menentukan langkah awal dalam melakukan pengawasan pemilu.
Apresiasi ini disampaikan Muhammad saat memberikan masukan pada acara “Bawaslu Mendengar Melalui Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Bersama Stakeholder Persiapan Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024”, yang diadakan oleh Bawaslu RI, Minggu (15/5/2022).
Muhammad yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu periode 2012-2017 berpendapat bahwa progres Bawaslu dari period ke periode semakin membaik dan progresif. Hal ditandai dengan sejumlah indikator terukur antara lain pengawasan dengan Indeks Kerawanan Pemilu/Pemilihan (IKP) dan IKP tersebut terbukti berhasil menjadi deteksi dini atas potensi pelanggaran.
Selain itu penanganan pelanggaran melalui Gakkumdu, penyelesaian sengketa yang semakin efektif dan efisien termasuk penanganan pelanggaran etik di tingkat ad hoc serta dukungan sekretariat jenderal yang semakin terarah, responsif dan kolaboratif.
“Alhamdulillah, indeks kerawanan ini terbukti banyak digunakan sebagai referensi oleh kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Kemendagri, teman teman NGO. Ini legacy yang luar biasa dan sekali lagi saya berterima kasih atas nama periode 2012-2017”, kata Muhammad.
Ketua DKPP ini juga mengingatkan Bawaslu untuk selalu melakukan penguatan integritas pada setiap tingkatan, bukan hanya di Thamrin atau di provinsi saja tetapi sampai juga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Muhammad juga mengingatkan bahwa aduan ke yang masuk ke DKPP terkait administrasi yang dikelola Bawaslu tidak sedikit.
“Pemilu atau pemilihan adalah peristiwa, aktifitas administrasi. Oleh karena itu penguasaan administrasi pemilu/pemilihan menjadi urgent dan mendesak. Tidak hanya profesionalitas melainkan juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas,” lanjutnya.
Masukan lain yang disampaikannya yakni terkait komunikasi publik. Bawaslu agar terus memerbaiki dan meningkatkan kualitas respon (seberapa cepat bawaslu merespon laporan, dll). Artinya peran Humas Bawaslu melalui berbagai media komunikasi yang sudah bagus ini agar terus ditingkatkan karena Humas adalah wajah lembaga.
“Bukankah humas itu adalah wajah depan satu lembaga? Bukankah core business kita, KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah Public Trust yakni nilai, perilaku kepatutan. Tidak cukup hanya sekadar benar atau salah? Maka Humas atau komunikasi publik harus bagus jika kita ingin menyampaikan informasi kepada publik. Tidak cukup kita bekerja profesinal, tapi jauh lebih penting kita bekerja atas nama nilai nilai integritas,” tegasnya.
Di akhir penyampaikan Muhammad optimis bahwa periode ini adalah periode emas bagi Bawaslu dan KPU. Salah satunya karena Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2022-2027 sudah mempunyai jam terbang atau pengalaman dalam bidang kepemiluan. [Humas DKPP]
