Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI periode 2012-2017, Prof. Jimly Asshiddiqie berharap DKPP terus memberikan kontribusinya terhadap bangsa dan negara melalui pemilu dan demokrasi.
Menurut Jimly Asshiddiqie, penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Indonesia sangat bergantung efektivitas sistem etika, terutama penyelenggara pemilu sebagai tugas pokok dan fungsi DKPP.
Harapan itu disampaikan dalam acara puncak HUT ke-10 DKPP ‘Satu Dekade DKPP Mengawal Tegaknya Kode Etik Penyelenggara Pemilu’ yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DKPP, pada Senin (13/6/2022).
“Idealnya, semua aktor yang terlibat dalam pemilu dikodeetikkan semua termasuk peserta dan voter (pemilih). Tetapi kita mulai dengan penyelenggaranya dulu, Alhamdulillah (DKPP) sekarang sudah berusia 10 tahun,” kata Jimly.
DKPP menjadi satu-satunya dan lembaga pertama di dunia yang dibentuk untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Sekaligus sebagai barometer bagi tegaknya demokrasi berintegritas dan berkualitas.
Persoalan etik, menurut Jimly, sedang menjadi perhatian hampir di semua profesi (politik dan bisnis) yang ada di dunia. Namun cara penegakan kode etik dilakukan secara tertutup di manapun berada.
Hal berbeda terjadi di Indonesia, penegakan kode etik dilakukan secara terbuka karena terkait dengan jabatan publik. Sedangkan di negara lain, persoalan etik dikaitkan dengan pendekatan ranah privasi.
“Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan hukum karena punya keterbatasan. Banyak keterbatasannya, tidak semua masalah diselesaikan dengan pendekatan hukum. Maka hadirlah pendekatan etika,” lanjutnya.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003 – 2008 ini menambahkan tujuan etika adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi publik. Etik juga sebagai alat untuk mengawal kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
“Saya berharap sekali DKPP ini sukses karena akan berdampak besar terhadap pemilu, dan peningkatan kualitas demokrasi. Suksesnya DKPP ini akan menjadi barometer untuk ide-ide yang lebih luas tentang penegakan kode etik,” pungkasnya. (Humas DKPP)
