Malang, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi berkolaborasi dengan Universitas Muhammdiyah Malang (UMM) dalam rangka penguatan demokrasi dan integritas pemilu melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

Kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama yang ditandatangani Ketua DKPP, Heddy Lugito; Wakil Rektor IV UMM, M. Salis Yuniardi;  Sekretaris DKPP, Syarmadani; dan Dekan Fakultas Hukum UMM, Prof. Tongat, di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (13/10/2026).

Dalam sambutannya, Heddy Lugito, menyambut baik kolaborasi dengan UMM sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan di provinsi paling timur di Pulau Jawa ini. Menurutnya, tidak sedikit jebolan UMM berkiprah di tingkat nasional, termasuk di dunia kepemiluan. 

“Luar biasa (alumni) UMM ini, bukan hanya menaklukan Jawa Timur tetapi juga Indonesia,” ia memuji.

Heddy berharap melalui kolaborasi ini, UMM menjadi perguruan tinggi pelopor dan terdepan dalam menegakan etika. Tidak hanya terkait dengan pemilu, tetapi juga berbangsa dan bernegara. 

Etika dan integritas menjadi persoalan utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Heddy  menegaskan bahwa hampir semua pemangku kepentingan baik institusi maupun individu melupakan etika serta integritas. 

“Tidak sedikit hukum dibuat untuk melanggar etika. Hukum di negeri ini tidak bisa tegak lurus karena ladang etika tidak disemai dan tidak disuburkan dengan baik. Sehingga penegakan hukum kewalahan, karena hukum ditanam di atas ladang etika,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Heddy menyampaikan saat ini DKPP sedang menyusun kurikulum atau garis besar rencana pembelajaran terkait dengan etika yang nantinya akan diperkenalkan ke seluruh perguruan tinggi di Indonesia. 

Dengan kurikulum tersebut diharapkan ke depan akan lahir pemimpin, calon pemimpin, dan cendikia yang tidak hanya taat hukum tetapi juga etika. 

“Problem kita saat ini adalah etika. Integritas ini akan terbentuk manakala kita semua taat dan patuh terhadap etika yang kita bangun,” ucapnya.

Bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, turut digelar Seminar Nasional Integritas Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia yang menghadirkan narasumber Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo. 

Dalam paparannya, Ratna Dewi menyampaikan penyelenggaraan pemilu tidak semudah membalikan telapak tangan. Selain harus sesuai dengan prosedur dan manajemen tata kelola pemilu yang baik dan benar, para penyelenggara harus memiliki integritas dan profesionalitas. 

“Salah satu parameter mengukur kualitas pemilu dilihat dari integritas penyelenggara pemilu. Kalau penyelenggara berintegritas maka pemilu itu serta hasilnya akan berintegritas,” tegas Ratna Dewi. 

Sebagai informasi, nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara DKPP dan UMM ini mencakup forum ilmiah, program magang, pengajar tamu, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta bentuk kegiatan lain. (Humas DKPP)